Prabowo - Okezone
Kamis, 28 April 2011 16:01 wib
Demo PPRI di DIY (Foto: Prabowo/okezone)
YOGYAKARTA- Menjelang Hari Buruh Internasional atau mayday yang diperingati setiap 1 Mei, puluhan aktivis berbagai kampus bersama LSM di Yogyakarta yang mengatasnamakan Persatuan Perlawanan Rakyat Indonesia melakukan aksi unjuk rasa di perempatan kantor Pos Besar Yogyakarta.
Mereka meminta pemerintah menaikkan upah pekerja buruh di seluruh Indonesia. Mereka juga siap menggulingkan rezim pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono dan Boediono jika aspirasi mereka tidak didengarkan.
“Bangun persatuan gerakan rakyat mandiri, lawan neoliberalisme, gulingkan Rezim SBY-Boediono, dan elite politik busuk. Ganti dengan pemerintahan persatuan rakyat,” ucap koordinator aksi, Zulie, Kamis (28/4/2011).
Dia juga meminta penghapusan sistem kerja kontrak dan outsourcing, memberikan upah layak kepada buruh, serta memberikan jaminan perlindungan kepada buruh.
Zulie juga mengkritisi Upah Minimum Provinsi di Yogyakarta yang dinilai masih jauh dari kebutuhan dasar hidup.
“Aliansi Jurnalis Independen melalui penelitiannya telah menetapkan UMP di Yogyakarta Rp3,5 Juta, sementara,UMP Yogyakarta hanya Rp808 ribu. Ini satu contoh kecil yang ada di Indonesia. Pemerintah telah gagal menyejahterakan rakyat,” tuturnya.
Untuk itu, lanjut dia, sudah sepantasnya masyarakat Indonesia khususnya kaum buruh di Yogyakarta untuk sama-sama turun ke jalan memperingati hari buruh.
Dalam aksinya, mereka membentangkan spanduk besar bertuliskan kecaman kepada pemerintah yang dinilai gagal menyejahterakan rakyat. Selain itu, mereka juga menyebarkan selebaran kepada pengguna jalan di simpang Kantor Pos Besar.
Petugas Kepolisian Resort Kota Yogyakarta tampak mengawal ketat jalannya aksi demo tersebut.
Mereka meminta pemerintah menaikkan upah pekerja buruh di seluruh Indonesia. Mereka juga siap menggulingkan rezim pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono dan Boediono jika aspirasi mereka tidak didengarkan.
“Bangun persatuan gerakan rakyat mandiri, lawan neoliberalisme, gulingkan Rezim SBY-Boediono, dan elite politik busuk. Ganti dengan pemerintahan persatuan rakyat,” ucap koordinator aksi, Zulie, Kamis (28/4/2011).
Dia juga meminta penghapusan sistem kerja kontrak dan outsourcing, memberikan upah layak kepada buruh, serta memberikan jaminan perlindungan kepada buruh.
Zulie juga mengkritisi Upah Minimum Provinsi di Yogyakarta yang dinilai masih jauh dari kebutuhan dasar hidup.
“Aliansi Jurnalis Independen melalui penelitiannya telah menetapkan UMP di Yogyakarta Rp3,5 Juta, sementara,UMP Yogyakarta hanya Rp808 ribu. Ini satu contoh kecil yang ada di Indonesia. Pemerintah telah gagal menyejahterakan rakyat,” tuturnya.
Untuk itu, lanjut dia, sudah sepantasnya masyarakat Indonesia khususnya kaum buruh di Yogyakarta untuk sama-sama turun ke jalan memperingati hari buruh.
Dalam aksinya, mereka membentangkan spanduk besar bertuliskan kecaman kepada pemerintah yang dinilai gagal menyejahterakan rakyat. Selain itu, mereka juga menyebarkan selebaran kepada pengguna jalan di simpang Kantor Pos Besar.
Petugas Kepolisian Resort Kota Yogyakarta tampak mengawal ketat jalannya aksi demo tersebut.
(kem)
Sumber : Okezone
Url : http://news.okezone.com/read/2011/04/28/340/451048/outsourcing-tak-dihapus-ppri-siap-turunkan-sby
Tidak ada komentar:
Posting Komentar